Landasan Yuridis

IPM & Literasi Papua Tengah — Perbandingan Regional

Indeks Pembangunan Manusia dan komponen literasi, Papua Tengah vs wilayah lain (2023)

IPM Papua Tengah

60,44

2023 — sangat rendah

IPM Nasional

74,39

2023 — rata-rata Indonesia

Kesenjangan IPM

-13,95

poin di bawah nasional

Angka Melek Huruf

72,3%

Papua Tengah, 2022

Perbandingan IPM: Papua Tengah vs Wilayah Lain (2023)

Komponen IPM Papua Tengah vs Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tengah 2023; BPS, IPM Indonesia 2023. Data diolah untuk keperluan naskah akademik BAB IV — Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.

Penjabaran Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah Papua Tengah

Tabel 4.1 — Naskah Akademik BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Sila	Nilai Inti	Implementasi dalam Perpustakaan	Relevansi Papua Tengah
I	Ketuhanan & spiritualitas	Koleksi keagamaan lintas iman, preservasi pengetahuan spiritual lokal	Keberagaman agama & kepercayaan adat suku-suku Papua Tengah
II	Kemanusiaan & martabat	Layanan inklusif: disabilitas, lansia, perempuan, anak, masyarakat adat	Buta huruf fungsional >27%, perempuan terpinggirkan dari akses informasi
III	Persatuan & kebhinnekaan	Koleksi multi-bahasa daerah, program antar-budaya, arsip suku	>100 suku, ribuan bahasa lokal yang terancam punah
IV	Demokrasi & musyawarah	Ruang publik deliberatif, literasi digital, koleksi hukum & kebijakan	Partisipasi warga dalam Otsus perlu diperkuat dengan literasi kebijakan
V	Keadilan sosial	Perpustakaan keliling, layanan digital, subsidi akses daerah 3T	Kesenjangan kota-pedalaman sangat besar, infrastruktur minim

Sumber: Diolah dari Kaelan (2013). Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya. Paradigma; IFLA/UNESCO Public Library Manifesto (2022); Badan Pusat Statistik, Data Papua Tengah 2023.

Indikator Kesenjangan Akses Informasi Papua Tengah per Kabupaten

Tabel 4.2 & Grafik 4.1–4.2 — Naskah Akademik BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis (2022–2023)

Kabupaten	AMH (%)	Akses Internet (%)	Kemiskinan (%)	IPM	Aksesibilitas
Nabire	85,4	38,2	28,1	66,3	Darat
Paniai	62,1	12,4	54,8	52,1	Udara
Puncak Jaya	55,3	8,7	61,2	48,9	Udara
Dogiyai	67,8	9,1	52,3	53,4	Udara
Intan Jaya	51,2	6,3	67,4	44,8	Udara
Deiyai	63,5	10,2	55,1	51,7	Udara
Puncak	48,7	5,8	69,8	42,3	Udara

Grafik 4.1 — Angka Melek Huruf & Akses Internet per Kabupaten

Grafik 4.2 — Tingkat Kemiskinan vs IPM Papua Tengah

AMH = Angka Melek Huruf. Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua Tengah 2023; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Survei Penggunaan Internet Papua 2022; BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2023. *Data estimasi berdasarkan ekstrapolasi data Papua (sebelum pemekaran) dan survei lapangan.

Model Pemerataan Akses Informasi Papua Tengah

Gambar 4.1 — Sistem Multi-Moda Layanan Perpustakaan: dari Hub Provinsi ke Kampung Terpencil
Naskah Akademik BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Hub Provinsi

Digital / Satelit

Keliling

Kabupaten

Komunitas Adat

Deposit Sekolah/Puskesmas

Perpustakaan Desa

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; IFLA/UNESCO Public Library Manifesto (2022); Perpustakaan Nasional RI, Rencana Strategis 2020–2024; Forsyth, E. (2013). Public libraries and social justice. Aplis, 26(2), 50–57; Fraser, N. (2008). Scales of justice. Polity Press.

Read more »

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait (Bag I): A. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat

Naskah Akademik · Rancangan Peraturan Daerah

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

A. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat · Provinsi Papua Tengah · Bidang Perpustakaan

01

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Pasal 28C, 28F, 31, dan 32 — Landasan Konstitusional

UUD NRI 1945 merupakan norma dasar (grundnorm) yang menjadi landasan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Keempat pasal yang relevan dengan penyelenggaraan perpustakaan daerah membentuk suatu rangkaian hak konstitusional yang saling berkaitan: hak atas pendidikan, hak atas informasi, hak atas pengembangan diri, dan kewajiban negara dalam memajukan kebudayaan nasional.

Pasal	Substansi Norma	Relevansi Perpustakaan	Evaluasi
Pasal 28C (1)	Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan	Perpustakaan sebagai sarana pengembangan diri dan akses ilmu pengetahuan masyarakat Papua Tengah	✓ Terpenuhi
Pasal 28C (2)	Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya	Perpustakaan sebagai ruang literasi kolektif dan pemberdayaan komunitas lokal Papua	✓ Terpenuhi
Pasal 28F	Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya	Perpustakaan sebagai infrastruktur publik akses informasi, termasuk informasi digital di daerah 3T	⚡ Perlu Perkuatan
Pasal 31 (1)	Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan	Perpustakaan sebagai penunjang sistem pendidikan formal dan nonformal	✓ Terpenuhi
Pasal 31 (5)	Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa	Mandatori peran pemerintah termasuk pemda dalam pengembangan perpustakaan berbasis IPTEK	⚡ Perlu Perkuatan
Pasal 32 (1)	Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya	Koleksi naskah kuno, benda budaya, dan kearifan lokal Papua sebagai bagian koleksi perpustakaan daerah	⚠ Celah Regulasi

Dari perspektif analisis konstitusional, keempat pasal tersebut secara bersama-sama membangun argumentasi normatif bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan di Provinsi Papua Tengah bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah.

Karakter Norma

Hak Konstitusional Warga Negara

Sifat Kewajiban Negara

Mandatori — tidak dapat dikecualikan

Posisi dalam Hierarki

Puncak — Norma Dasar (Grundnorm)

Implikasi bagi Perda

Fondasi legitimasi pembentukan Perda

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (1945, diubah 2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI. | Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Ed. 2). Sinar Grafika.

02

UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Undang-Undang Induk — Lex Specialis Bidang Perpustakaan

UU No. 43 Tahun 2007 merupakan satu-satunya undang-undang yang secara khusus (lex specialis) mengatur sistem perpustakaan nasional secara komprehensif. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan perpustakaan di semua tingkatan pemerintahan, termasuk di kabupaten/kota dan provinsi yang baru dibentuk seperti Provinsi Papua Tengah.

Pasal Kunci	Kewajiban	Kondisi Papua Tengah	Gap
Pasal 7	Pemerintah daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah	Belum memiliki Perda Perpustakaan	⚠ Regulasi Belum Ada
Pasal 8	Pemda wajib menganggarkan perpustakaan dalam APBD	Anggaran tersebar, belum terstruktur	⚡ Parsial
Pasal 22	Pemerintah provinsi wajib menyelenggarakan perpustakaan provinsi	Perpustakaan Provinsi Papua Tengah dalam proses pembentukan	⚡ Proses
Pasal 42	Kerjasama perpustakaan antar lembaga	Belum memiliki MoU jaringan perpustakaan	⚠ Belum Dimulai
Pasal 49	Pembudayaan kegemaran membaca melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat	Program literasi masih sangat terbatas	⚠ Kritis

Cakupan Pengaturan UU No. 43/2007 yang Relevan bagi Papua Tengah

Kelembagaan & Tata Kelola Perpustakaan

90%

Koleksi & Pelestarian Bahan Pustaka Lokal

80%

SDM Pustakawan & Tenaga Teknis

65%

Pendanaan & Sarana Prasarana

75%

Teknologi Informasi & Layanan Digital

50%

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 129. | Sutarno NS. (2008). Kamus Perpustakaan dan Informasi. Jala Permata.

03

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan

UU No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit menempatkan perpustakaan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non-basic services). Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m UU 23/2014 secara tegas menempatkan "perpustakaan" sebagai salah satu dari 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Level Pemerintahan	Sub-Urusan Wajib Perpustakaan	Dasar Norma
Pemerintah Pusat	Kebijakan nasional, standar nasional perpustakaan, daftar naskah kuno nasional, sistem nasional perpustakaan digital	Lamp. UU 23/2014 Bag. I No. CC
Pemerintah Provinsi (termasuk Papua Tengah)	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi; pelestarian koleksi daerah & nilai budaya lokal; penerbitan katalog induk daerah	Lamp. UU 23/2014 Bag. II No. CC
Pemerintah Kab/Kota	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kab/kota; pembinaan perpustakaan masyarakat; pembudayaan gemar membaca	Lamp. UU 23/2014 Bag. III No. CC

📋

Status Urusan

Wajib Non-SPM

⚖️

Sanksi Kelalaian

Evaluasi & Supervisi Pusat

🏛️

Implikasi Perda

Harus Segera Dibentuk

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244. | Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Wajib. Kemendagri.

04

UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 2 Tahun 2021

Otonomi Khusus Papua — Keistimewaan Hukum bagi Papua Tengah

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021, memberikan kerangka hukum yang istimewa bagi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Papua, termasuk Provinsi Papua Tengah. Rezim otonomi khusus ini memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berkaitan erat dengan fungsi perpustakaan.

Aspek Otonomi Khusus yang Relevan bagi Perpustakaan Papua Tengah

Kewenangan Khusus	Implikasi bagi Perpustakaan	Pasal Rujukan
Pengelolaan & perlindungan kebudayaan asli Papua	Perpustakaan wajib membangun koleksi khusus manuskrip, cerita lisan, dan artefak budaya Papua	Pasal 58
Penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal	Perpustakaan sekolah harus memiliki koleksi berbahasa daerah Papua	Pasal 56–57
Dana Otsus untuk pembangunan SDM Papua	Dana Otsus dapat dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan sebagai bagian investasi SDM	Pasal 34
MRP sebagai representasi kultural	MRP dapat merekomendasikan kebijakan perpustakaan yang ramah budaya Papua	Pasal 19–22

UU No. 2 Tahun 2021 memperkuat alokasi Dana Otonomi Khusus menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum Nasional. Pengembangan perpustakaan sebagai infrastruktur lunak (soft infrastructure) pembangunan SDM Papua berpeluang untuk dibiayai dari Dana Otsus.

Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. | Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001. | Widjojo, M. S., et al. (2009). Papua Road Map. LIPI.

05

UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah

Dasar Pembentukan Provinsi — Landasan Jurisdiksi Perda

UU No. 14 Tahun 2022 memberikan dasar jurisdiksi bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menetapkan seluruh peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah tentang Perpustakaan. Undang-undang ini menetapkan batas wilayah, ibu kota (Nabire), komposisi kabupaten, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada provinsi yang baru.

Ditetapkan

25 Juli 2022

Ibu Kota

Nabire

Jumlah Kabupaten

8 Kabupaten

Status Otsus

Berlaku penuh

Pasal 13–16 UU 14/2022 mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pembentukan, Provinsi Papua Tengah harus menyelesaikan seluruh perangkat hukum dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk peraturan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Perda Perpustakaan menjadi bagian dari kewajiban hukum tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 137.

06

UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan — Prosedur & Teknik Legislasi

UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 merupakan lex generalis yang mengatur tata cara, persyaratan, dan teknik penyusunan semua jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Daerah. UU No. 13/2022 memperkenalkan mekanisme partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) yang mencakup hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan atas masukan yang diberikan.

Aspek Prosedural	Ketentuan UU 12/2011 jo. 13/2022	Relevansi Perda Perpustakaan
Prolegda	Perda harus masuk dalam Program Legislasi Daerah	Wajib masuk Prolegda DPRD Papua Tengah
Naskah Akademik	Wajib dilampirkan untuk Perda yang diajukan pemerintah atau DPRD	Dokumen ini (Naskah Akademik) merupakan persyaratan formal
Partisipasi Publik	Masyarakat berhak memberikan masukan tertulis maupun lisan	Konsultasi masyarakat adat Papua, pustakawan, akademisi wajib dilakukan
Pengundangan	Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah	Perda Perpustakaan harus diundangkan agar mengikat secara hukum
Evaluasi	Mendagri mengevaluasi Perda provinsi	Perda Perpustakaan Provinsi dievaluasi Kemendagri

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. | Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011. | Maria Farida Indrati S. (2007). Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius.

07

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

KIP — Perpustakaan sebagai Sarana Akses Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memposisikan informasi sebagai hak dasar warga negara. Perpustakaan daerah dapat berfungsi sebagai "jembatan informasi" bagi masyarakat yang belum memiliki akses internet, menjadi titik layanan informasi publik yang menjangkau lapisan masyarakat terpencil di Papua Tengah.

📂

Fungsi Perpustakaan

Pusat Info Publik

🌐

Akses Masyarakat 3T

Wajib Dijamin

📊

Transparansi Pengelolaan

Wajib Dibuka

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61. | Komisi Informasi Pusat. (2021). Laporan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah. KIP RI.

08

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sisdiknas — Perpustakaan sebagai Penunjang Sistem Pendidikan

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan perpustakaan sebagai komponen esensial penyelenggaraan pendidikan. Di Papua Tengah, sebagian besar sekolah di wilayah terpencil belum memiliki perpustakaan yang memadai, bahkan beberapa sekolah dasar di pedalaman sama sekali tidak memiliki koleksi buku yang mencukupi.

Jenis Perpustakaan	Amanat Sisdiknas	Kondisi di Papua Tengah	Prioritas
Perpustakaan SD/MI	Wajib tersedia di setiap satuan pendidikan	Banyak sekolah belum memiliki perpustakaan definitif	Kritis
Perpustakaan SMP/MTs	Standar koleksi minimal sesuai SNP	Perpustakaan ada namun koleksi sangat terbatas	Mendesak
Perpustakaan SMA/SMK/MA	Harus mendukung program penelitian siswa	Beberapa sudah ada, kualitas bervariasi	Mendesak
Perpustakaan Perguruan Tinggi	Mendukung Tridharma PT	PT di Papua Tengah masih berkembang	Sedang
Perpustakaan Komunitas/Desa	Pendidikan non-formal sepanjang hayat	Hampir tidak ada di wilayah pedalaman	Kritis

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. | BAPPENAS. (2020). Kajian Pemerataan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Kementerian PPN/BAPPENAS.

09

PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007

Peraturan Pelaksana — Standar Teknis Penyelenggaraan Perpustakaan

PP No. 24 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana langsung dari UU No. 43 Tahun 2007 yang mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan pokok penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. PP ini menjadi referensi teknis utama dalam penyusunan norma-norma Perda Perpustakaan Papua Tengah.

Substansi PP 24/2014	Pasal	Relevansi bagi Perda Papua Tengah
Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Pasal 3–12	SNP menjadi acuan minimum, Perda dapat melampaui standar ini
Koleksi perpustakaan daerah	Pasal 13–25	Koleksi deposit daerah Papua Tengah harus diatur secara khusus
Tenaga perpustakaan & pustakawan	Pasal 26–38	Formasi pustakawan di daerah 3T memerlukan kebijakan afirmatif
Sarana & prasarana	Pasal 39–47	Standar fisik bangunan perlu adaptasi untuk kondisi geografis Papua
Pendanaan perpustakaan	Pasal 48–54	Peluang sumber dana: APBD, Dana Otsus, DAK, hibah
Kerjasama perpustakaan	Pasal 55–63	Kerjasama dengan Perpusnas, perpustakaan provinsi lain, lembaga donor

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 76. | Perpustakaan Nasional RI. (2017). Pedoman Teknis Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah. Perpusnas RI.

10

Permendikbudristek — Standar Nasional Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan Sekolah/Madrasah — SNP Pendidikan

Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah merupakan regulasi teknis yang mengikat seluruh satuan pendidikan di Indonesia termasuk di Papua Tengah. Perpustakaan sekolah yang ideal menurut SNP memerlukan ruang minimal 30 m², koleksi minimal 1.000 judul buku, serta satu tenaga pustakawan berpendidikan D2 Perpustakaan.

Jenjang	Standar Ruang (SNP)	Standar Koleksi Minimum	Estimasi Pemenuhan Papua Tengah
SD/MI (6 rombel)	Min. 30 m² atau 0,4 m²/peserta didik	Min. 1.000 judul buku	~20%
SMP/MTs (3 rombel)	Min. 64 m² atau 0,6 m²/peserta didik	Min. 1.500 judul buku	~35%
SMA/MA (3 rombel)	Min. 64 m² atau 0,6 m²/peserta didik	Min. 2.000 judul buku	~40%
SMK (3 rombel)	Min. 64 m² atau 0,6 m²/peserta didik	Min. 2.000 judul buku + koleksi vokasi	~30%

Menteri Pendidikan Nasional RI. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. | Menteri Pendidikan Nasional RI. (2008). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

11

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI yang Relevan

Perka Perpusnas — Standar Teknis & Pedoman Operasional

Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) selaku pembina perpustakaan secara nasional telah menerbitkan berbagai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional (Perka Perpusnas) yang bersifat teknis dan operasional. Beberapa Perka Perpusnas yang paling relevan: Perka No. 13 Tahun 2017 (SNP Perpustakaan Provinsi), Perka No. 10 Tahun 2018 (SNP Kabupaten/Kota), Perka No. 9 Tahun 2017 (SNP Desa/Kelurahan), dan Perka No. 4 Tahun 2021 (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial).

Perka Perpusnas	Tahun	Substansi	Relevansi bagi Perda
Perka No. 13 Tahun 2017	2017	SNP Perpustakaan Provinsi: koleksi, SDM, sarana, layanan, manajemen	Standar wajib bagi Perpustakaan Provinsi Papua Tengah
Perka No. 10 Tahun 2018	2018	SNP Perpustakaan Kabupaten/Kota: layanan, koleksi, SDM, gedung	Acuan pembinaan 8 perpustakaan kabupaten di wilayah Papua Tengah
Perka No. 9 Tahun 2017	2017	SNP Perpustakaan Desa/Kelurahan: koleksi minimal, jam layanan, tenaga	Dasar pengembangan perpustakaan kampung di Papua Tengah
Perka No. 6 Tahun 2017	2017	SNP Perpustakaan Perguruan Tinggi	Acuan perpustakaan PT yang ada/akan berdiri di Papua Tengah
Perka No. 5 Tahun 2017	2017	SNP Perpustakaan Khusus: instansi pemerintah, lembaga	Perpustakaan instansi pemda Papua Tengah
Perka No. 4 Tahun 2021	2021	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Kerangka perpustakaan inklusif bagi masyarakat adat Papua

Perka Perpusnas No. 4 Tahun 2021 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sangat relevan dengan konteks Papua Tengah yang memiliki keragaman suku, bahasa, dan budaya. Perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya menyediakan buku, tetapi juga berfungsi sebagai pusat belajar masyarakat (community learning center) dan ruang dialogis bagi komunitas-komunitas lokal.

Kepala Perpustakaan Nasional RI. (2017). Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi. | Kepala Perpustakaan Nasional RI. (2018). Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. | Kepala Perpustakaan Nasional RI. (2021). Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Ringkasan Evaluatif

Matriks Kesesuaian & Celah Regulasi — Papua Tengah

Evaluasi terhadap 11 peraturan perundang-undangan di atas dalam konteks Provinsi Papua Tengah

No.	Regulasi	Hierarki	Fungsi dalam Perda	Status
1	UUD NRI 1945	Konstitusi	Landasan filosofis & konstitusional	Terpenuhi
2	UU No. 43/2007	UU	Landasan normatif utama bidang perpustakaan	Perlu Penjabaran
3	UU No. 23/2014	UU	Dasar kewenangan pemerintah daerah	Perlu Implementasi
4	UU No. 21/2001 jo. 2/2021	UU Otsus	Rezim khusus & sumber Dana Otsus	Peluang Strategis
5	UU No. 14/2022	UU	Dasar jurisdiksi wilayah pemberlakuan Perda	Terpenuhi
6	UU No. 12/2011 jo. 13/2022	UU	Pedoman prosedur legislasi Perda	Wajib Dipatuhi
7	UU No. 14/2008	UU	Dimensi keterbukaan informasi perpustakaan	Perlu Integrasi
8	UU No. 20/2003	UU	Keterkaitan perpustakaan-pendidikan	Celah Implementasi
9	PP No. 24/2014	PP	Standar teknis pelaksanaan	Acuan Teknis
10	Permendikbudristek SNP	Permen	Standar perpustakaan sekolah	Celah Besar
11	Perka Perpusnas	Perka	Panduan teknis operasional	Acuan Operasional

Legenda Status:  Terpenuhi / Peluang  Perlu Perkuatan / Acuan  Celah / Kritis

Naskah Akademik · Rancangan Perda · Provinsi Papua Tengah

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Landasan hukum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan Provinsi Papua Tengah

Konstitusi (UUD 1945)

Undang-Undang Umum

UU Otonomi Khusus Papua

Peraturan Pemerintah

Permen / Perka Lembaga

Perda Papua Tengah (Rancangan)

Diagram hierarki normatif — Naskah Akademik Rancangan Perda Perpustakaan Provinsi Papua Tengah

Naskah Akademik · BAB III · Evaluasi Regulasi

Gap Analisis Regulasi Perpustakaan — Provinsi Papua Tengah

Tingkat kesesuaian, dimensi kesenjangan, dan estimasi pemenuhan SNP per jenis perpustakaan

Tingkat Kesesuaian Regulasi dengan Kondisi Papua Tengah (%)

Dimensi Kesenjangan Perpustakaan — Papua Tengah

Kondisi Aktual Papua Tengah

Standar Nasional (SNP)

Estimasi Pemenuhan SNP Perpustakaan per Jenis — Papua Tengah (%)

Pemenuhan SNP Aktual (%)

Target Jangka Menengah 5 Tahun (%)

Sumber: Estimasi berdasarkan data BPS, Kemendikbudristek, dan Perpustakaan Nasional RI (2022–2023) · Naskah Akademik Perda Perpustakaan Provinsi Papua Tengah

Read more »

Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Perda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara/Daerah

Naskah Akademik · Raperda Perpustakaan

Skema Dana Otonomi Khusus Papua Tengah
untuk Sektor Perpustakaan

Analisis alokasi Dana Otsus Papua Tengah Tahun 2024 (Rp578,3 miliar) berdasarkan
PMK No. 33 Tahun 2024 dan UU No. 2 Tahun 2021, serta potensinya bagi pembiayaan perpustakaan.

Total Dana Otsus Papua Tengah 2024

Rp578,3 M

Alokasi dari Kemenkeu RI

Minimum untuk Pendidikan (30%)

Rp173,5 M

Termasuk perpustakaan & literasi OAP

Basis Hukum Dana Otsus

2,25% DAU

UU No. 2 Tahun 2021 — per tahun nasional

Estimasi Perpustakaan (5% Pend.)

Rp8,7 M

Potensi minimal dari Dana Otsus per tahun

Komposisi Penggunaan Dana Otsus Papua Tengah 2024 (Rp578,3 M)

Pendidikan min. 30% (Rp173,5 M)

Kesehatan & Pemberdayaan min. 20% (Rp115,7 M)

Infrastruktur & ekonomi (~Rp200 M)

Lainnya / Afirmasi OAP (Rp89,1 M)

Sektor Pendidikan (min. wajib)

30%

≥ Rp173,5 miliar

Mencakup perpustakaan, literasi, beasiswa OAP, dan pengembangan SDM pendidik

Kesehatan & Pemberdayaan (min. wajib)

20%

≥ Rp115,7 miliar

Layanan kesehatan dasar, pemberdayaan ekonomi perempuan OAP

Infrastruktur & Ekonomi

~35%

~Rp200 miliar

Infrastruktur dasar, konektivitas, pengembangan ekonomi lokal

Afirmasi OAP & Lainnya

~15%

~Rp89 miliar

Program afirmasi OAP, kelembagaan adat, budaya

Potensi alokasi untuk perpustakaan: Apabila 5% dari porsi pendidikan Dana Otsus (Rp173,5 M) diarahkan ke perpustakaan dan literasi, diperoleh sekitar Rp8,7 miliar per tahun — angka yang memadai untuk membiayai perpustakaan keliling, pelatihan pustakawan OAP, digitalisasi koleksi, dan pengembangan 50–100 perpustakaan kampung secara bertahap. Jika ditingkatkan menjadi 10%, potensinya mencapai Rp17,3 miliar per tahun.

Mekanisme Penggunaan Dana Otsus untuk Perpustakaan

Langkah 01

Dasar hukum

Perda Perpustakaan mencantumkan program perpustakaan dalam Rencana Aksi Papua (RAP) dan Musrenbang Otsus

→

Langkah 02

Perencanaan

Program perpustakaan masuk dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah dan Renja Dinas terkait

→

Langkah 03

Alokasi APBD

Dana Otsus dialokasikan dalam APBD dengan nomenklatur khusus perpustakaan dan literasi OAP

→

Langkah 04

Implementasi

Dinas Perpustakaan melaksanakan program dengan akuntabilitas laporan berkala kepada DPRD & Kemenkeu

Catatan regulasi: PMK No. 33 Tahun 2024 mewajibkan penyusunan Rencana Aksi Papua (RAP) yang berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Perda Perpustakaan yang memasukkan program literasi dan perpustakaan dalam dokumen perencanaan ini akan membuka akses legal penggunaan Dana Otsus untuk sektor perpustakaan secara terstruktur dan akuntabel.

Landasan Hukum Pembiayaan Perpustakaan dari Dana Otsus

Regulasi	Ketentuan Relevan	Kategori
UU No. 2 Tahun 2021	Dana Otsus 2,25% DAU nasional; min. 30% pendidikan, min. 20% kesehatan & pemberdayaan	Dasar
PMK No. 33 Tahun 2024	Wajib Rencana Aksi Papua (RAP); perpustakaan dapat masuk klaster pendidikan & pemberdayaan	Teknis
UU No. 43 Tahun 2007	Pemerintah provinsi wajib menjamin penyelenggaraan & pengembangan perpustakaan di daerahnya	Sektoral
UU No. 23 Tahun 2014	Perpustakaan = urusan wajib non-pelayanan dasar; menjadi tanggung jawab provinsi	Sektoral
UU No. 15 Tahun 2022	Pembentukan Provinsi Papua Tengah — seluruh urusan wajib termasuk perpustakaan berlaku penuh	Pembentukan
Raperda Perpustakaan Papua Tengah	Mengintegrasikan perpustakaan dalam RAP, RPJMD, dan Renja — kunci akses Dana Otsus	Target regulasi

Sumber Data

Koran Papua. (2023, 19 Oktober). Alokasi Dana Otsus tahun 2024 untuk Papua Tengah Rp578,3 miliar. koranpapua.id | Kementerian Keuangan RI. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. | SKALA. (2025). Dana Otonomi Khusus: Arah Baru Kebijakan dan Implikasinya. skala.or.id

Naskah Akademik · Raperda Perpustakaan

Estimasi Kebutuhan Anggaran Perpustakaan
Provinsi Papua Tengah (5 Tahun Pertama)

Proyeksi kebutuhan anggaran penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Papua Tengah
berdasarkan komponen utama dan fase implementasi Perda selama lima tahun pertama.

Estimasi Tahun 1 (rintisan)

Rp26–44 M

Investasi infrastruktur awal terbesar

Estimasi Tahun 2–3 (pengembangan)

Rp13–25 M

Infrastruktur sudah sebagian terbangun

Estimasi Tahun 4–5 (konsolidasi)

Rp10–18 M

Fokus operasional & peningkatan mutu

Total 5 Tahun (estimasi)

Rp72–132 M

Multi-sumber: APBD + Otsus + Perpusnas

Fase 1

Tahun 1 — Rintisan

Rp26–44 M

Pembangunan gedung provinsi, pengadaan koleksi awal, rekrutmen & pelatihan pustakawan OAP perdana, digitalisasi tahap awal

Fase 2

Tahun 2–3 — Pengembangan

Rp13–25 M / thn

Ekspansi perpustakaan kampung, penguatan SDM lanjutan, pengembangan koleksi muatan lokal, perpustakaan keliling operasional

Fase 3

Tahun 4–5 — Konsolidasi

Rp10–18 M / thn

Standarisasi layanan, akreditasi perpustakaan kabupaten, program literasi komunitas berkelanjutan, evaluasi IPLM daerah

Tabel 1 — Rincian Estimasi Anggaran per Komponen (dalam Miliar Rupiah)

Komponen Anggaran	Tahun 1	Tahun 2–3	Tahun 4–5	Sumber Dana
🏛 Gedung & renovasi perpustakaan provinsi	Rp15–25 M	Rp5–10 M	Rp3–5 M	APBD / DTI
🏘 Perpustakaan kampung (per unit)	Rp0,5–1 M	Rp0,5–1 M	Rp0,5 M	Dana Otsus
📚 Pengembangan koleksi bahan pustaka	Rp3–5 M	Rp2–4 M	Rp2–4 M	APBD / Otsus
👩‍💼 Pelatihan & sertifikasi pustakawan OAP	Rp2–3 M	Rp1,5–2 M	Rp1–2 M	Dana Otsus
💻 Digitalisasi koleksi & e-library	Rp2–4 M	Rp1–3 M	Rp1–2 M	APBD / Perpusnas
🚌 Perpustakaan keliling (unit kendaraan)	Rp1,5–3 M	Rp0,5–1 M	Rp0,5 M	APBD
📖 Program literasi & pemberdayaan masyarakat	Rp1–2 M	Rp1–2 M	Rp1,5–3 M	Dana Otsus
🎭 Dokumentasi budaya & kearifan lokal OAP	Rp1–2 M	Rp1–2 M	Rp1–2 M	Otsus / Budpar
Total estimasi per tahun	Rp26–44 M	Rp13–25 M	Rp10–18 M	Multi-sumber

Proyeksi Tren Anggaran Perpustakaan 5 Tahun (Batas Bawah & Batas Atas)

Batas atas estimasi (Rp M)

Batas bawah estimasi (Rp M)

Keterangan sumber dana: APBD / DTI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah & Dana Transfer Infrastruktur.   Dana Otsus Dana Otonomi Khusus Papua (PMK No. 33/2024) — min. 30% untuk pendidikan.   Multi-sumber Kombinasi APBD, Dana Otsus, dan sumber lain.   Perpusnas Bantuan teknis & hibah dari Perpustakaan Nasional RI.

Catatan metodologi: Estimasi ini dibangun berdasarkan analogi biaya perpustakaan daerah di provinsi-provinsi muda Indonesia (Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan) dan standar biaya satuan Perpustakaan Nasional RI. Nilai aktual akan bergantung pada APBD Provinsi Papua Tengah yang belum dipublikasikan secara rinci, kondisi geografis yang menentukan biaya logistik, serta prioritas pemerintah daerah dalam RPJMD. Kajian anggaran yang lebih presisi memerlukan data APBD resmi dan studi kelayakan teknis.

Sumber Data

Kementerian Keuangan RI. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus. | Koran Papua. (2023, 19 Oktober). Alokasi Dana Otsus tahun 2024 untuk Papua Tengah Rp578,3 miliar. koranpapua.id | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Pasal 8 ayat 1). | Perpustakaan Nasional RI. (2024). Standar Nasional Perpustakaan. perpusnas.go.id | Analisis komparatif APBD provinsi-provinsi pemekaran Papua 2023–2025 (tim penyusun).

Naskah Akademik · Raperda Perpustakaan

Rantai Dampak Perda Perpustakaan
Provinsi Papua Tengah

Diagram logika intervensi menunjukkan jalur sebab-akibat dari penetapan Perda Perpustakaan
hingga terwujudnya percepatan pembangunan SDM dan pelestarian budaya OAP Papua Tengah.

Regulasi

Output

Outcome

Dampak

Tujuan

Regulasi (Perda)

Output langsung

Outcome jangka menengah

Dampak struktural

Tujuan akhir

Catatan kerangka logika: Diagram ini menggunakan pendekatan Theory of Change (ToC) yang menggambarkan jalur kausalitas dari intervensi regulasi (Perda) menuju perubahan yang diinginkan. Setiap lapisan merupakan prasyarat bagi lapisan berikutnya — tanpa output perpustakaan yang terbangun, outcome literasi tidak akan tercapai; dan tanpa outcome literasi yang meningkat, dampak struktural peningkatan IPM dan inklusi sosial tidak akan terwujud.

Penjelasan setiap lapisan rantai dampak

Lapisan 1 — Regulasi

Perda Perpustakaan Papua Tengah

Instrumen hukum yang mengikat seluruh pemangku kepentingan untuk mengatur, membiayai, dan mengawasi penyelenggaraan perpustakaan secara sistemik dan berkelanjutan di 8 kabupaten.

Lapisan 2 — Output

Infrastruktur, SDM & Koleksi

Perpustakaan provinsi dan kampung yang terbangun, pustakawan OAP yang terlatih, serta koleksi muatan lokal Papua yang terdokumentasi dan tersedia untuk masyarakat.

Lapisan 3 — Outcome

Akses, Literasi & Pelestarian Budaya

Masyarakat pedalaman mendapatkan akses informasi; kemampuan membaca meningkat; pengetahuan tradisional OAP terdokumentasi; dan SDM OAP memiliki keterampilan abad ke-21.

Lapisan 4 — Dampak

Inklusi, IPM & Identitas Budaya

Kesenjangan sosial berkurang, IPM kabupaten-kabupaten Papua Tengah meningkat mendekati rata-rata nasional, dan identitas budaya serta kearifan lokal OAP terjaga untuk generasi mendatang.

Lapisan 5 — Tujuan Akhir

Percepatan Pembangunan SDM Papua Tengah

Pemenuhan amanat UU No. 15 Tahun 2022 tentang harkat dan martabat OAP, serta kontribusi nyata perpustakaan terhadap agenda pembangunan nasional di Tanah Papua.

Sumber & Kerangka Referensi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. | UNDP. (2008). Theory of Change: A Practical Tool for Action, Results and Learning. | Perpustakaan Nasional RI. (2024). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2024. perpusnas.go.id | Diagram disusun oleh tim penyusun Naskah Akademik Raperda Perpustakaan Provinsi Papua Tengah (2025).

Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Perda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara/Daerah

---

1. Implikasi Sosial-Budaya Penguatan Perpustakaan bagi Masyarakat Papua Tengah

Penguatan perpustakaan melalui regulasi daerah akan menghasilkan implikasi sosial yang luas dan mendasar bagi masyarakat Papua Tengah, jauh melampaui sekadar peningkatan jumlah kunjungan ke gedung perpustakaan.

Dalam perspektif sosiologi, perpustakaan berfungsi sebagai institusi pelayanan publik yang bercorak inklusif—terbuka bagi semua orang tanpa mensyaratkan status sosial, tingkat pendidikan, atau kemampuan ekonomi.

Dalam konteks Papua Tengah, di mana stratifikasi sosial berbasis klen dan marga masih kuat, perpustakaan inklusif dapat menjadi ruang publik paling demokratis, menyediakan akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perpustakaan juga berperan sebagai katalis perubahan budaya menuju budaya membaca melalui program seperti storytelling, lomba bercerita, dan perpustakaan keliling.

Pada aspek budaya, perpustakaan menjadi benteng pelestarian identitas lokal dengan menyediakan koleksi berbasis muatan lokal dan dokumentasi budaya Papua.

---

2. Implikasi terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan dan SDM OAP

Penguatan perpustakaan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter. Budaya literasi mendorong kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan integritas peserta didik.

Perda yang mewajibkan perpustakaan di setiap satuan pendidikan akan meningkatkan kemampuan literasi dasar siswa, terutama di Papua Tengah yang masih menghadapi tantangan besar dalam kemampuan membaca.

Perpustakaan juga berfungsi sebagai sarana pendidikan nonformal yang mendukung literasi informasi masyarakat, terutama di wilayah 3T.

Selain itu, regulasi ini akan membuka peluang pengembangan SDM pustakawan dari kalangan Orang Asli Papua (OAP), menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat relevansi layanan perpustakaan dengan konteks lokal.

---

3. Implikasi terhadap Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Papua

Perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam pelestarian budaya melalui pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan pengetahuan lintas generasi.

Dalam konteks Papua Tengah, perpustakaan dapat menjadi pusat dokumentasi tradisi lisan, bahasa daerah, dan pengetahuan lokal yang rentan punah.

Perpustakaan juga dapat berperan dalam mendukung ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal melalui penyediaan informasi dan sumber belajar bagi masyarakat.

---

4. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Daerah (APBD Papua Tengah)

Estimasi kebutuhan anggaran perpustakaan didasarkan pada perbandingan dengan provinsi baru lainnya di kawasan timur Indonesia.

Kebutuhan anggaran pada tahun pertama diperkirakan berkisar antara Rp26–44 miliar, dengan penurunan pada tahun berikutnya setelah infrastruktur dasar terbentuk.

Dengan asumsi APBD Papua Tengah sebesar Rp2–3 triliun dan alokasi pendidikan minimal 20%, maka anggaran pendidikan mencapai Rp400–600 miliar per tahun.

Alokasi 5–10% dari anggaran pendidikan untuk perpustakaan akan menghasilkan Rp20–60 miliar per tahun, yang cukup untuk mendukung program literasi secara komprehensif.

---

5. Potensi Dukungan Dana Otonomi Khusus Papua

Dana Otonomi Khusus merupakan sumber pembiayaan strategis bagi pengembangan perpustakaan di Papua Tengah.

Pada tahun 2024, Papua Tengah menerima alokasi Dana Otsus sebesar Rp578,3 miliar, dengan minimal 30% dialokasikan untuk pendidikan.

Hal ini berarti setidaknya Rp173,5 miliar tersedia untuk sektor pendidikan, termasuk pengembangan perpustakaan sebagai bagian dari pendidikan nonformal.

Perda Perpustakaan yang mengintegrasikan program literasi dengan perencanaan pembangunan daerah akan membuka akses yang lebih besar terhadap Dana Otsus secara terstruktur dan berkelanjutan.

---

Referensi (Gaya APA)

• Agustiani, D. H., & Wicaksono, M. F. (2022). Pemberdayaan masyarakat berbasis literasi.
• Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua. (2024). Press release APBN Papua.
• Kementerian Dalam Negeri. (2024). Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
• Kementerian Keuangan RI. (2024). PMK Nomor 33 Tahun 2024.
• Kurniawan, M. A., & Pratiwi, S. S. (2025). Budaya literasi melalui perpustakaan jalanan.
• Nasution, F., & Hidayat, A. (2023). Literasi informasi masyarakat.
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Read more »